Kementerian Keuangan Indonesia mengumumkan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 hingga akhir Januari 2026 mengalami defisit sebesar Rp54,6 triliun, yang setara dengan 0,21% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan defisit 0,09% terhadap PDB pada Januari 2025, sementara target defisit untuk APBN 2026 ditetapkan pada 2,68% terhadap PDB.
Defisit tersebut didorong oleh lonjakan belanja negara yang mencapai 25,7% year-on-year (YoY), dengan total belanja negara pada akhir Januari 2026 mencapai Rp227,3 triliun. Meskipun pendapatan negara juga mengalami kenaikan sebesar 9,5% YoY menjadi Rp172,7 triliun, hal ini tidak cukup untuk menutupi defisit yang terjadi.
Pendapatan dan Belanja Negara
Pendapatan negara meningkat terutama berkat kenaikan penerimaan pajak yang mencapai 30,7% YoY. Ini mencakup pajak bruto yang meningkat 7% YoY dan kontraksi restitusi sebesar 23% YoY. Kenaikan terbesar dalam penerimaan pajak berasal dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), yang masing-masing tumbuh 7,7% YoY.
Prioritas Belanja
Kementerian Keuangan menyatakan bahwa akselerasi belanja di bulan Januari 2026 bertujuan untuk mendukung program-program prioritas, menjaga daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun 2026. Peningkatan belanja tersebut juga didorong oleh program Makan Bergizi Gratis yang telah menghabiskan Rp19,5 triliun, dibandingkan dengan Rp45,2 miliar pada Januari 2025.
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memproyeksikan bahwa percepatan belanja awal tahun ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke kisaran 5,5% hingga 6% YoY pada kuartal pertama tahun 2026, dibandingkan dengan 4Q25 yang tercatat pada 5,39% YoY. Namun, realisasi APBN yang menunjukkan defisit semakin melebar ini juga mengindikasikan risiko terhadap target fiskal yang telah ditetapkan.
Direktur Jenderal di Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga defisit fiskal dalam batas 3% terhadap PDB, meskipun ada risiko pelebaran yang harus diwaspadai.
Ke depan
Ke depannya, perhatian akan tertuju pada bagaimana pemerintah dapat menyeimbangkan antara peningkatan belanja untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan defisit fiskal dalam batas yang telah ditentukan. Kinerja APBN di bulan-bulan mendatang akan sangat penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan respon pasar terhadap anggaran yang telah disusun.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai perkembangan APBN dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia, silakan tinggalkan komentar dan bagi artikel ini dengan kolega Anda.
