120 Anggota DPR Ajukan Hak Menyatakan Pendapat untuk Pemakzulan Gibran

Sebanyak 120 anggota DPR RI resmi mengajukan usul penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden.

Langkah politik di Senayan ini berpacu dengan dinamika hukum yang kian meruncing terkait polemik keabsahan dokumen pendidikan wakil presiden. Di internal koalisi, sikap partai-partai politik belum sepenuhnya seragam menghadapi proses konstitusional tersebut.

Beberapa partai politik mulai melunak, sementara sebagian besar fraksi masih cukup aktif mendorong bergulirnya proses pemakzulan. Namun, langkah di parlemen sejauh ini masih sebatas pada hak konstitusional DPR untuk menyatakan pendapat tanpa ada arahan baru dari pucuk pimpinan partai.

“Kalau kita tetap maju-maju aja. Hak menyatakan pendapat ada, tapi kan ya udah, sampai sebatas itu aja,” ujar salah satu sumber internal koalisi, detikNews melaporkan.

Dinamika Koalisi dan Bayang-Bayang Partai Gerindra

Arah politik Partai Gerindra dinilai sangat menentukan langkah partai koalisi lainnya dalam merespons usulan HMP di parlemen. Pengurus Partai Gerindra di berbagai tingkatan bahkan telah menyatakan dukungan terhadap salah satu kadernya untuk menggantikan Gibran sebagai wakil presiden.

120 Anggota DPR Ajukan Hak Menyatakan Pendapat soal Gibran, Ini Tahapannya #gibran #shorts — Tango News

“Apa pun langkahnya, tergantung inilah, Gerindra arahnya ke mana. Sederhananya gitu,” kata sumber tersebut kepada detikNews.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Kholid mengungkapkan bahwa Gibran sempat menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa pertemuan antara Prabowo dan Gibran di Istana berlangsung selama 2,5 jam untuk membahas niatan tersebut.

120 Anggota DPR Ajukan Hak Menyatakan Pendapat untuk Pemakzulan Gibran
Photo: Tempo.co

“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden, bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung,” kata Prasetyo, seperti dilansir Kompas.

Meski demikian, Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran agar tetap menempuh jalur peradilan. Gibran akhirnya meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pencabutan Dokumen Penyetaraan Pendidikan

Berbagai upaya hukum untuk menguji keabsahan jenjang pendidikan Gibran telah menemui babak akhir. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat SMA milik Gibran pada 12 November 2026.

120 Anggota DPR Resmi Ajukan Hak Menyatakan Pendapat soal Ijazah Gibran — Susanti Diah

Perkara ini bermula dari gugatan Muhammad Subhan Palal di PTUN Jakarta terhadap penerbitan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019. Setelah melalui proses peninjauan hukum di tingkat banding, Mahkamah Agung (MA) akhirnya mengabulkan gugatan kasasi pada 30 Oktober 2026.

Putusan MA tersebut membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan mewajibkan pemerintah mencabut suket tersebut. Majelis hakim merujuk pada fakta hukum baru berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 5 Oktober 2026 sebagai notoire feiten atau fakta yang tidak terbantahkan.

120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Ajukan Hak Menyatakan Pendapat Pemakzulan Gibran — Yuk Kita Bahas

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah SLTA atau sederajat yang sah untuk disetarakan sebagai syarat pencalonan wakil presiden.

Dorongan Konstitusional di Parlemen

Pengajuan HMP oleh 120 anggota DPR dari delapan fraksi didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Hak konstitusional ini dapat digulirkan apabila diusulkan oleh minimal 25 anggota dewan.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyatakan bahwa usulan HMP berkaitan erat dengan legitimasi posisi wakil presiden pascaputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Gibran
Photo: BBC

“Alasan untuk menyatakan pendapat ini adalah bahwa kami atau saya mewakili beberapa anggota melihat dinamika yang terakhir ini terjadi, sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung yang linear berkaitan dengan soal legitimasi posisi wakil presiden,” kata Ahmad Doli, seperti dilaporkan BBC.

Senada dengan hal tersebut, anggota DPR dari Fraksi PKB Muhammad Khozin menilai polemik ijazah ini harus segera disudahi agar tidak menghabiskan energi publik.

Sebanyak 11 anggota Fraksi Gerindra ajukan HMP — Antara TV Indonesia

“Kami mewakili beberapa anggota DPR-RI dari Fraksi PKB, yang dalam hal ini menggunakan hak konstitusionalnya tentang pengusulan hak menyatakan pendapat yang pada akhirnya bisa bermuara kepada pemakzulan, terhadap Saudara Gibran Rakabuming selaku wakil presiden atas dugaan perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai wapres,” ujar Khozin.

Partai Gerakan Rakyat (PGR) melalui Ketua Umum Sahrin Hamid juga secara resmi menyatakan dukungan agar DPR melanjutkan proses HMP atau mendorong Gibran mengambil langkah mundur demi stabilitas nasional.

“Pertama, Partai Gerakan Rakyat mendukung penggunaan Hak Menyatakan Pendapat DPR RI sebagai langkah konstitusional untuk memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” kata Sahrin dalam keterangan tertulisnya.

Photo of author

Alexandra Hartman Editor-in-Chief

Editor-in-Chief Prize-winning journalist with over 20 years of international news experience. Alexandra leads the editorial team, ensuring every story meets the highest standards of accuracy and journalistic integrity.

Santé Québec Brings Back Mandatory Masking at Mauricie Hospitals